Aktual Terkini.com- PEKANBARU – Bagi Ratna Yurnita, seorang ibu tunggal di Kota Pekanbaru, memberikan akses pendidikan menengah bagi anak-anaknya sempat terasa sebagai sebuah kemewahan yang mustahil dijangkau. Keterbatasan ekonomi pasca-perpisahan dengan suaminya memaksa Ratna untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan harian, sehingga mengorbankan masa depan akademik generasi penerusnya.
Namun, secercah harapan muncul saat putri keduanya, Cahaya Marlina, mengikuti proses penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 3 Pekanbaru, mengikuti jejak sang kakak yang telah terlebih dahulu menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru.
“Sejujurnya saya berjuang sendiri membesarkan anak-anak. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, rasanya sangat sulit menyekolahkan mereka sampai selesai. Kami benar-benar terbantu dengan adanya program ini,” tutur Ratna saat berdialog dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Sentra Abiseka Pekanbaru.
Tantangan Partisipasi Pendidikan Menengah di Provinsi Riau
Kisah Ratna merupakan representasi dari fenomena the invisible people—sebuah istilah dalam literatur pembangunan sosial untuk menggambarkan kelompok masyarakat miskin ekstrem yang nyata keberadaannya, namun kerap luput dari jangkauan efektivitas kebijakan publik. Di Indonesia, anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini memiliki risiko tertinggi mengalami putus sekolah dan terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty).
Kondisi tersebut selaras dengan dinamika data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2024. Meskipun Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia dasar (7–12 tahun) mencapai 99,67% dan usia 13–15 tahun berada di angka 95,94%, terjadi penurunan tajam pada kelompok usia menengah atas (16–18 tahun) yang hanya menyentuh angka 78,49%. Hal ini berarti satu dari lima remaja usia SMA di Riau berada di luar sistem pendidikan formal.
Di tingkat regional, beberapa kabupaten mencatat angka yang lebih memprihatinkan. Kabupaten Indragiri Hilir mencatat APS usia 16–18 tahun sebesar 67,09%, diikuti Rokan Hulu sebesar 69,14%, dan Indragiri Hulu sebesar 69,89%. Data ini menegaskan bahwa faktor ekonomi sosiokultural sering kali memaksa keluarga prasejahtera memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok jangka pendek di atas investasi pendidikan jangka panjang.
Intersesi Negara Melalui Konsep Berasrama
Sebagai langkah intervensi strategis nasional, pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat. Berbeda dengan institusi pendidikan formal umum, Sekolah Rakyat mengadopsi konsep sekolah berasrama (boarding school). Melalui skema ini, seluruh biaya hidup, akomodasi, konsumsi, pakaian, hingga logistik pendidikan peserta didik ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai bentuk kebijakan afirmatif murni untuk memfasilitasi anak-anak dari klaster paling rentan. Guna menjaga akuntabilitas, verifikasi faktual di lapangan dilakukan secara langsung oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program Sekolah Rakyat ini memang digagas langsung oleh Bapak Presiden untuk menampung anak-anak dari keluarga dengan kondisi paling rentan, baik secara sosial maupun ekonomi. Tidak boleh ada praktik jual beli kursi ataupun titipan dari pejabat mana pun. Semua harus berdasarkan data objektif,” tegas Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Analisis Pengaruh Lingkungan dan Keunggulan Akademik
Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Prof. Hermandra, menilai kehadiran Sekolah Rakyat melengkapi arsitektur besar pendidikan nasional melalui pembagian fungsi yang spesifik. Dalam peta jalan tersebut, sekolah umum berfungsi sebagai jalur reguler terbuka, Sekolah Garuda diproyeksikan untuk mengakomodasi siswa berprestasi tinggi tingkat nasional-internasional, sedangkan Sekolah Rakyat bergerak pada fungsi pengentasan kemiskinan berbasis afirmasi terarah.
Hermandra menambahkan bahwa kesetaraan akses formal belum tentu mewujudkan kesetaraan kesempatan secara substansial. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak hanya menghadapi kendala finansial, tetapi juga keterbatasan lingkungan sosiologis dan pengawasan orang tua yang sibuk bekerja.
“Kondisi ekonomi membuat orang tua miskin ekstrem fokus pada cara bertahan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, konsep asrama pada Sekolah Rakyat sangat akurat. Menempatkan anak dalam lingkungan belajar yang terstruktur, bebas dari distraksi negatif, dan didampingi guru secara intensif akan melipatgandakan peluang perkembangan kapasitas mereka,” urai Hermandra.
Pendekatan ini sejalan dengan studi internasional oleh Cache dkk. (2025) di Tiongkok, yang mengonfirmasi bahwa model boarding school memberikan dampak akademik dan pembentukan karakter yang signifikan lebih tinggi bagi siswa dari komunitas berpenghasilan rendah dibandingkan model nonasrama. Model serupa juga sukses diimplementasikan secara makro di India melalui jaringan sekolah gratis Jawahar Navodaya Vidyalaya sejak tahun 1986.
Progresivitas Infrastruktur Lintas Sektoral di Riau
Hingga pertengahan tahun 2026, Provinsi Riau telah mengoperasikan tiga unit Sekolah Rakyat, masing-masing berlokasi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir dengan memanfaatkan fasilitas eksis. Sementara itu, satu kompleks Sekolah Rakyat permanen berskala terpadu tengah digesa pembangunannya di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa keberlanjutan program ini menuntut sinergi anggaran dan regulasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait penyediaan lahan fisik.
“Pembangunan gedung permanen yang paling progresif saat ini berada di Kabupaten Kuantan Singingi, di mana realisasi fisiknya telah mencapai 85 persen. Kami menargetkan kompleks kawasan pendidikan terpadu ini dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru,” pungkas Syahrial.
Kompleks terpadu di Kuansing tersebut dirancang komprehensif, mencakup ruang kelas dari jenjang SD hingga SMA, asrama putra-putri, perumahan tenaga pendidik, rumah ibadah, dapur umum, hingga fasilitas olahraga. Melalui penguatan tata kelola ini, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen penyedia ruang kelas gratis, melainkan episentrum investasi sosial jangka panjang dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural di Indonesia.
