Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru segera menetapkan kebijakan parkir gratis yang berlaku menyeluruh. Ia menilai kebijakan parkir gratis yang saat ini hanya diterapkan di gerai ritel nasional berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi usaha kecil dan kawasan permukiman, Minggu (1/2/2026).
Pernyataan tersebut merespons pengaduan masyarakat terkait masih adanya praktik pungutan parkir oleh juru parkir tanpa identitas resmi di sejumlah warung harian, seperti di sepanjang Jalan Rindang–Tangkerang Labuai. Zulkardi menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh bersifat parsial atau hanya menyasar pihak tertentu.
“Kami mendukung parkir gratis di Indomaret dan Alfamart serta memastikan harus benar-benar gratis tanpa dikenakan pajak parkir. Pemerintah kota harus berani menetapkan parkir gratis secara menyeluruh, terutama bagi warung harian, ruko, UMKM, swalayan lokal, hingga rumah sakit,” ujar Zulkardi.
Menurutnya, warung harian dan usaha kecil di kawasan permukiman tidak menimbulkan dampak kemacetan yang signifikan, sehingga praktik pungutan parkir di lokasi tersebut sulit dibenarkan. Ia mempertanyakan legalitas pungutan tersebut karena berpotensi menjadi praktik liar yang tidak masuk ke kas daerah.
“Pertanyaannya jelas, uang parkir itu masuk ke kas daerah atau ke kantong pribadi? Jika tidak ada kepastian, maka praktik seperti ini harus dihentikan. Apalagi jika juru parkir hanya bermodalkan rompi tanpa identitas resmi,” jelasnya.
Zulkardi menyebutkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan banyak menerima pengaduan dari pelaku usaha kecil yang merasa kebijakan saat ini diskriminatif. Sebagai langkah konkret, pihaknya akan menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru agar memperluas regulasi parkir gratis untuk melindungi ekonomi masyarakat kecil.
“Kami akan bersurat kepada pemerintah kota agar parkir di UMKM, kedai harian, swalayan lokal, dan rumah sakit digratiskan. Ini penting untuk memberi kepastian hukum. Pemerintah kota tidak boleh setengah-setengah dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
DPRD Kota Pekanbaru melalui Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan terus menggunakan fungsi pengawasan agar aspirasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata. Zulkardi menegaskan komitmennya untuk mendorong rekomendasi resmi hingga pembahasan regulasi demi keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil.
