Siklus musim kemarau saat ini sudah semakin dekat. Salah satu ancaman yang dikhawatirkan di Riau adalah munculnya Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla).
Pola kebakaran yang berulang, terutama di lahan gambut, menunjukkan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya tertangani, baik dari sisi ekologi maupun tata kelola.
Untuk mengantisipasi terulangnya Karhutla, Peneliti Senior Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kebencanaan dan Gambut Universitas Riau, Prof Haris Gunawan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yaitu terkait pengelolaan air gambut dan peran aktif masyarakat.
Hal itu mengingat Karhutla di Riau tidak dapat dilepaskan dari rusaknya ekosistem gambut, terutama sistem hidrologinya.
“Karena itu, kebakaran besar hampir selalu terjadi pada musim kemarau panjang, di kawasan gambut yang sudah dibuka, dikeringkan dan dipenuhi kanal,” kata Haris. Ia menambahkan, sekitar 99 persen kebakaran gambut dipicu oleh aktivitas manusia, baik secara sengaja maupun akibat pengelolaan lahan yang keliru.
Tak hanya itu, pihaknya juga melihat ada fenomena di mana Karhutla sering terjadi di lokasi yang sama. Menurut Haris, kondisi menunjukkan indikasi bahwa di area itu kondisi gambutnya masih terdegradasi.
“Tidak mungkin kawasan gambut yang masih basah dan utuh terbakar. Kalau terjadi berulang, hampir pasti airnya sudah hilang dan hidrologinya terganggu,” ujarnya.
Ia menilai upaya restorasi gambut selama ini masih menghadapi tantangan karena belum dilakukan secara terpadu berbasis lanskap. Padahal, Riau memiliki 59 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang seharusnya dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan terpisah berdasarkan batas administrasi.
Sementara itu, Misri, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Guntung, Kota Dumai, mengatakan, selama ini Karhutla sering membesar, karena aksi penanganan yang sering terlambat.
“Kalau api kecil tidak langsung ditangani, beberapa jam saja bisa membesar. Gambut ini cepat merambat ke bawah, susah dipadamkan,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya masih sering terkendala dalam penanganan Karhutla karena logistik dan pendanaan yang terbatas. “Kami sering memakai uang pribadi untuk beli bahan bakar atau memberi honor warga yang membantu. Yang penting api cepat padam,” kata Misri.
Menyikapi hal itu, Haris menekankan pentingnya penguatan peran masyarakat.
“Gambut tidak bisa dikelola oleh satu desa atau satu pihak saja. Air tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, pengelolaannya harus lintas wilayah dan lintas sektor,” ujar Haris.
Ia mengingatkan, degradasi gambut di Riau tidak hanya memicu Karhutla, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana lain seperti banjir, hilangnya lahan pertanian, dan krisis ruang hidup.
Ke depan, Haris mendorong penguatan pemantauan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan citra satelit resolusi tinggi, serta percepatan perbaikan tata kelola KHG di Riau.
Seperti dirilis sebelumnya, perihal kelestarian lingkungan hidup khusus gambut, sempat disinggung Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Menurutnya, Pemprov Riau telah merancang program strategis yang disebut dengan Green for Riau Initiative.
Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terkait lingkungan. Saat ini di Riau telah terjadi penurunan emisi gas hingga 13 persen. ***
