PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru terus berkomitmen meningkatkan validitas informasi publik melalui optimalisasi program Satu ASN Satu RW. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Forum Satu Data Indonesia yang digelar pada Kamis (30/4/2026), sebagai upaya memutus rantai persoalan data yang selama ini sulit dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, SE MM, mengakui bahwa ketidakakuratan informasi di lapangan masih menjadi tantangan besar. Ia menginstruksikan seluruh unit kerja untuk melakukan pembaruan data secara rutin agar terintegrasi penuh dengan sistem nasional.
“Kami menyadari masih ada data yang belum akurat. Lewat program Satu ASN Satu RW, kami bergerak memperbaiki sistem dari akar rumput agar setiap informasi bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Agung.
Dalam forum tersebut, Wali Kota juga mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungannya dalam sinkronisasi data daerah ke pusat. Kolaborasi ini dinilai krusial, mulai dari pendataan warga terlantar hingga pengendalian inflasi melalui gerakan tanam cabai. Dengan data yang sinkron, intervensi kebijakan diyakini akan lebih tepat sasaran.
Inovasi berbasis data ini juga mengadopsi keberhasilan Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah. Pemko Pekanbaru berencana memanfaatkan data perilaku masyarakat untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan tertata.
Keberhasilan tata kelola ini bukan tanpa bukti. Agung mengungkapkan bahwa optimalisasi data dan manajemen keuangan telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru secara signifikan, dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun pada tahun lalu. Capaian impresif ini telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan kini menjadikan Pekanbaru sebagai daerah rujukan bagi wilayah lain di Indonesia dalam hal pengelolaan data serta keuangan daerah.
