Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi ratusan tokoh masyarakat Kabupaten Siak di Aula Kantor Bupati Siak, Senin (9/2/2025). Pertemuan tersebut mengungkap kondisi krusial daerah, mulai dari persoalan defisit anggaran yang membengkak hingga tingginya angka pengangguran di tengah keberadaan perusahaan industri.
Anggota DPRD Siak, Sudarman, memaparkan bahwa saat ini Kabupaten Siak sedang menghadapi tantangan finansial yang serius akibat defisit anggaran. Nilai tunda bayar bahkan tercatat mencapai angka Rp400 miliar yang hingga kini masih menjadi beban daerah.
“Mudah-mudahan tahun ini selesai. Namun dengan kondisi ini, kita sangat membutuhkan kolaborasi anggaran dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat,” ujar Sudarman di hadapan peserta silaturahmi.
Senada dengan hal itu, perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Siak, Dedi, bersama Rusda Harahap dari Ikatan Keluarga Padang Lawas Sumut, menyoroti ketimpangan lapangan kerja. Mereka mengeluhkan banyaknya lowongan kerja di perusahaan besar yang tidak melibatkan putra daerah, sehingga memicu tingginya angka pengangguran bagi generasi muda lokal.
Menanggapi rentetan persoalan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyatakan telah mencatat seluruh masukan untuk dibawa ke tingkat pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pelaku industri untuk mengatasi masalah pengangguran melalui pendidikan vokasi.
“Peran Pemda sangat besar pada program ini. Panggil semua pelaku industri, kumpulkan, ajak berbincang bersama. Anda perlu tenaga kerja seperti apa? kompetensi apa? Tanya pihak lembaga pendidikan, anda bisa menyediakan kebutuhan mereka tidak? Ini harus dikawal sehingga terealisasi,” tegas Hendry Munief.
Selain isu ketenagakerjaan, Hendry Munief menjelaskan bahwa dirinya tengah memperjuangkan sektor pariwisata agar Siak masuk dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Istana Siak. Jika berhasil, seluruh fasilitas di area wisata akan dikembangkan langsung oleh Kementerian Pariwisata.
Isu kesehatan masyarakat juga mengemuka melalui Ramadhansyah dari komunitas Juru Sembelih Halal dan Riska dari BPJPH Cendikia Center. Mereka mengingatkan pentingnya standarisasi syariat pada tempat pemotongan hewan, terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan daging dalam jumlah besar.
Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengapresiasi dialog ini sebagai langkah positif agar kondisi riil masyarakat Siak terdengar hingga ke pemerintahan pusat. Syamsurizal berharap Hendry Munief mampu menjadi jembatan bagi kepentingan daerah yang memiliki sejarah besar bagi kemerdekaan bangsa tersebut. ***
