Wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai catatan kritis dari DPRD Kota Pekanbaru. Alih-alih memperdebatkan urgensi programnya, kalangan legislatif justru menyoroti sumber pendanaan yang dinilai berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, menegaskan bahwa penggunaan dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, telah memiliki ketentuan yang jelas dalam syariat Islam sehingga tidak dapat dialihkan untuk kepentingan di luar peruntukannya.
“Kalau saya melihat ini masih sebatas wacana. Peruntukan zakat itu sudah jelas, sehingga kalau dijadikan kebijakan menurut saya kurang tepat,” ujar Hamdani, Senin (23/2/2026).
Menurut dia, kehati-hatian pemerintah diperlukan agar kebijakan publik yang bersinggungan dengan kewajiban keagamaan tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Zakat, kata dia, memiliki aturan tegas mengenai delapan golongan penerima (asnaf), sehingga penggunaannya harus tetap mengacu pada ketentuan tersebut.
Hamdani berpandangan, pemerintah masih memiliki alternatif sumber pembiayaan lain yang lebih relevan dan tidak berpotensi menimbulkan kontroversi. Salah satu skema yang diusulkan adalah optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia menilai perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan keuntungan, dapat dilibatkan untuk mendukung pembiayaan program tersebut.
“Bisa melalui CSR perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. BUMN yang mendapatkan keuntungan juga bisa ikut berkontribusi membantu program ini,” jelasnya.Skema kolaboratif tersebut dinilai lebih proporsional karena tidak menyentuh dana zakat masyarakat, sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung agenda sosial pemerintah.
Terlepas dari polemik pendanaan, DPRD Kota Pekanbaru tetap mengapresiasi substansi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak, melalui penyediaan makanan bergizi secara luas.
Namun, Hamdani menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program. Ia meminta agar distribusi dan kualitas makanan benar-benar memenuhi standar gizi serta tepat sasaran.
“Program ini bagus, tetapi pengawasannya harus serius. Pastikan makanan yang diberikan benar-benar bergizi dan sampai kepada anak-anak serta masyarakat yang memang membutuhkan sesuai tujuan program,” tegasnya.
Ia berharap mekanisme pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel sehingga manfaat program dapat dirasakan optimal tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
DPRD Kota Pekanbaru menilai perdebatan terkait penggunaan dana zakat sebaiknya disikapi secara bijak dengan tetap merujuk pada ketentuan hukum dan syariat. Pendanaan alternatif seperti CSR dan dukungan BUMN dinilai lebih realistis serta minim risiko kontroversi.
Dengan skema pembiayaan yang tepat, DPRD berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi nasional tanpa memicu polemik sosial. ***
