Pemerintah Provinsi Riau mulai menempuh jalur mediasi menyusul tuntutan para pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru terkait kenaikan biaya hidup dan perbaikan fasilitas tempat tinggal. Langkah ini diambil untuk meredam ketegangan sekaligus mencari solusi yang adil tanpa mengganggu stabilitas sosial masyarakat.
Proses mediasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan melibatkan organisasi internasional yang selama ini menangani isu pengungsi, yakni International Organization for Migration dan United Nations High Commissioner for Refugees. Koordinasi ini difokuskan pada penanganan keluhan biaya hidup serta kondisi fasilitas hunian pengungsi.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rachmat, menegaskan mediasi menjadi langkah penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik. Ia menyebut pendekatan yang ditempuh harus bersifat humanis sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat.
“Upaya ini dilakukan agar stabilitas sosial tetap terjaga dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat,” ujarnya.
Langkah mediasi ini menyusul aksi unjuk rasa sekitar seratusan pengungsi Rohingya di kawasan Bandar Serai, Komplek MTQ Pekanbaru. Dalam aksi tersebut, para pengungsi menyampaikan langsung sejumlah tuntutan yang mereka nilai mendesak, mulai dari bantuan medis, dukungan biaya hidup, hingga akses pendidikan bagi anak-anak.
Salah seorang pengungsi, Nuriamin, menyampaikan bahwa bantuan bulanan yang diterima saat ini dinilai belum mencukupi kebutuhan dasar. Ia menyebut bantuan sebesar Rp1,05 juta untuk individu, Rp1,7 juta untuk keluarga, dan Rp2,3 juta untuk keluarga dengan satu anak sulit menutup kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk transportasi menuju layanan publik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby Rachmat mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR agar informasi terkait skema bantuan dan kebijakan yang ada dapat disosialisasikan secara jelas kepada para pengungsi. Sosialisasi ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial. Pemprov Riau menegaskan penanganan pengungsi Rohingya harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan, tanpa mengabaikan kepentingan dan kenyamanan masyarakat lokal. Melalui proses mediasi yang sedang berjalan, pemerintah daerah berharap dapat menemukan solusi konkret yang berimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak. ***
